Masyarakat Indonesia sedang semarak memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Berbagai lapisan masyarakat merayakannya dengan pelbagai cara, mulai dari perlombaan antarwarga, panggung kesenian, hingga kilas balik narasi sejarah bangsa.
Jika kita menengok kembali sejarah bagaimana bangsa ini hendak merdeka, terdapat episode menarik ketika dua kelompok berpikiran besar berbeda pandangan. Satu kelompok mendesak bahwa kita harus merdeka secepat-cepatnya demi memutus belenggu kolonialisme—kelompok ini yang pada akhirnya mengambil momentum sejarah. Sementara kelompok lainnya berpandangan jauh ke depan: bangsa ini harus berpendidikan terlebih dahulu, matang secara intelektual dan mental, baru kemudian siap memikul tanggung jawab kemerdekaan.
Pekerjaan Rumah (PR) dalam Mewujudkan Kemerdekaan Sejati
Kini, menginjak 81 tahun Indonesia merdeka, berbagai Pekerjaan Rumah (PR) besar masih terus membayangi perjalanan bangsa. Persoalan ekonomi, tingginya angka pengangguran, hingga ketimpangan sosial kerap memicu sinisme di tengah publik. Bahkan, tidak jarang kita mendengar narasi lugas yang digaungkan masyarakat di media sosial maupun obrolan warung kopi: "Kita sebetulnya belum merdeka."
"Kemerdekaan sejati tidak sekadar ditandai oleh perginya negara penjajah, melainkan ketika setiap anak bangsa mampu berpikir merdeka dan berdikari secara moral maupun ekonomi."
Pendidikan sebagai Fondasi Kemerdekaan Sejati
Jika dirunut secara mendalam, muara dari ketimpangan ekonomi, kemiskinan, hingga perilaku koruptif para oknum pemangku kebijakan sebenarnya berakar pada satu hal: pendidikan yang gagal merasuk ke dalam prinsip dan filosofi hidup.
Pendidikan kerap kali hanya direduksi sebatas formalitas angka di atas kertas, pencapaian ijazah, atau sekadar pemenuhan kuota administratif. Ia belum sepenuhnya menjadi proses pembebasan berpikir (liberating force) yang membentuk kepribadian mulia, integritas, dan kesadaran kritis. Akibatnya, ketika seseorang memegang kekuasaan, ketiadaan fondasi filosofis dalam pendidikannya membuat komitmen moral dengan mudah tergadai oleh keserakahan dan praktik korupsi.
Di sisi lain, persoalan ekonomi yang sering dituding sebagai dalang utama penderitaan warga juga tidak berdiri sendiri. Kita sering melihat bagaimana arus investasi asing masuk secara masif, pabrik-pabrik berdiri, dan teknologi canggih didatangkan. Namun, tanpa Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdidik, terlatih, serta memiliki daya nalar yang adaptif, bangsa ini hanya akan menjadi penonton di tanah airnya sendiri. Investor dan modal asing yang merajalela tidak akan banyak bermakna jika tenaga kerja lokal tidak memiliki daya saing intelektual dan keterampilan yang memadai untuk memegang kendali.
Di sinilah letak relevansi pandangan para pendiri bangsa yang menekankan pentingnya pendidikan dalam mengisi kemerdekaan. Pendidikan adalah fondasi utama dari kemerdekaan sejati (substantive freedom). Kemerdekaan fisik dari penjajah memang telah diselesaikan oleh para pendahulu kita pada tahun 1945. Namun, kemerdekaan dari kebodohan, keterbelakangan mental, dan ketergantungan ekonomi adalah perjuangan yang harus diselesaikan oleh dunia pendidikan hari ini.
Tanpa pendidikan yang berakar kuat pada nilai-nilai filosofis kehidupan, kemerdekaan yang kita peringati saban tahun hanya akan menjadi seremonial belaka—sebuah perayaan fisik atas bangsa yang jiwa dan ekonominya masih terikat.