Transformasi digital bikin dunia seolah tak berjarak. Lewat media sosial, siapa saja bisa terhubung tanpa peduli batas wilayah atau waktu. Menariknya, fungsi media sosial pun bergeser—bukan lagi cuma tempat pamer momen santai atau foto liburan, tapi sudah menjelma jadi alat kontrol sosial yang punya daya tekan luar biasa di tengah masyarakat.
Kritik Publik sebagai Alat Kontrol
Di era terbuka seperti sekarang, setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak memang sudah sepantasnya bisa dievaluasi. Kritik dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah—atau siapa pun penyelenggara pelayanan publik—adalah hal wajib. Alat kontrol ini penting supaya setiap kebijakan yang dibuat tetap relevan dan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
"Mendorong perbaikan itu penting, tapi menjaga kritik tetap berada di dalam lapangan objektif adalah kedewasaan berdemokrasi yang sebenarnya."
Garis Offside Suatu Kritik
Pada dasarnya, kita semua punya kebebasan untuk menyampaikan pandangan dan masukan. Namun, ada pergeseran yang diam-diam terjadi. Kritik publik yang seharusnya berangkat dari semangat perbaikan dan partisipasi warga, belakangan sering kali berbelok arah.
Media sosial hari ini telah tumbuh menjadi sebuah industri bagi para pembuat konten. Di ranah ini, ukuran keberhasilan sering kali disempitkan pada tingginya angka penonton, interaksi yang ramai, atau sekadar berhasil masuk FYP (For You Page) dan menjadi viral. Di titik inilah "garis offside" itu mulai muncul dan mengaburkan niat awal.
Kita tentu bebas mengkritik tindakan atau produk kebijakan pemerintah. Namun, ketika niat mengkritik sudah bergeser hanya demi mengejar traffic tayangan—dari yang semula bertujuan memperbaiki berubah jadi memprovokasi—di situlah kritik mulai offside. Apalagi jika fokusnya tak lagi objektif membahas substansi kebijakan, melainkan menyerang ranah subjektif seperti fisik, kehidupan pribadi, hingga latar belakang ras pejabat publik.